Salam Disriani Latifah Soroinda. Disriyanti Laila Nasution. *Penjelasan singkat ini merupakan penjelasan dasar yang sering kami berikan, selaku notaris, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Staatsblad 1870 No 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum.

AKTA PENDIRIAN ORMASNAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN Pasal 1MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2KEGIATAN Pasal 3JANGKA WAKTU Pasal 4KEKAYAAN Pasal 5SURAT SAHAM Pasal 6PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 7DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 9DIREKSI Pasal 10TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 11RAPAT DIREKSI Pasal 12KOMISARIS Pasal 13TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS Pasal 14RAPAT KOMISARIS Pasal 15TAHUN-BUKU Pasal 16RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 17RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 18RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 19TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 20PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 21KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN Pasal 22PENGGUNAAN LABA Pasal 23PENGGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 24PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 25PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 26PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 27PERATURAN PENUTUP Pasal 28Share thisRelated posts Dalam suatu organisasi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat umum tentu harus memiliki suatu berkas yang mendukung. Dalam mendirikan organisasi masyarakat dibutuhkan suatu perjanjian antara pihak yang mendirikan dan orang orang yang terlibat. Untuk itu kali ini kami memberikan suatu contoh atau format akta pendirian organisasi masyarakat yang sangat lengkap. Semoga bisa bermanfaat dan silakan cukup melakukan copy paste di microsoft word. Nomor ………… Pada hari ini, hari ______________________ Tanggal ______________ Pukul ____________ WIB, menghadap kepada saya , ___________________ Sarjana Hukum, Notaris di _____________________ dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini. Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut ———————– NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN Pasal 1 1 Ormas ini bernama Ormas __________________________________________ Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Ormas, berkedudukan dan berkantor pusat di _____________________________________ 2 Ormas dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ——————————————————————————– MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Ormas mempunyai maksud dan tujuan di bidang____________________________ KEGIATAN Pasal 3 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Ormas menjalankan kegiatan sebagai berikut —————————————————————————————– JANGKA WAKTU Pasal 4 Ormas ini didirikan untuk jangka waktu ___________ KEKAYAAN Pasal 5 1 Ormas mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari ________________________________________________ 2 Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Ormas dapat juga diperoleh dari —————————————————————————————- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ——————————————— b. wakaf; ————————————————————————————— c. hibah; ——————————————————————————————— d. hibah wasiat; dan ——————————————————————————- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Ormas dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ———————————————- 3 Semua kekayaan Ormas harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Ormas. ————————————————————————————— SURAT SAHAM Pasal 6 1. Ormas dapat mengeluarkan surat saham———————————————— 2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham 3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 dua atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham———————————————— 4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan ———————————— a. Nama dan alamat pemegang saham; ———————————————— b. Nomor surat saham; ———————————————————————— c. Tanggal pengeluaran surat saham; ———————————————————– d. Nilai nominal saham; ———————————————————————— 5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan ———————————– a. Nama dan alamat pemegang saham; ——————————————————— b. Nomor surat kolektif saham; ———————————————————— c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ———————————————— d. Nilai nominal saham; ———————————————————————— e. Jumlah saham; ———————————————————————— 6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris———————————————————————————— PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 7 1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti——————– 2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya 3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus———————————————————————— 4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka, asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Ormas———————————————————————— 5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan———————————————————————— 6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham———————————————————————————- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8 1. Ormas mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Ormas———————————————————————— 2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat ———————————————— a. nama dan alamat para pemegang saham; ———————————————— b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat Kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; ———————————————————————— c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ———————————————— d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; ———————————— e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan———— f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi———————————— 3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Ormas dan/atau pada ormas lain serta tanggal saham itu diperoleh———————————————————————— 4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Ormas———————————————————————— – Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham———— 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya———————————————————— 6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Ormas———————————————————– PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 9 1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah———————————————————————————————— 2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Ormas———————————————————————————— 3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut———————————————————————————– 4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 tigapuluh hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing———————————————————— 5. Ormas wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam 30 tigapuluh hari terhitung sejak penawaran dilakukan———————————————— 6. Dalam hal Ormas tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain dengan harga dan persyaratan yang sama ———————————————————————— 7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 4———————————————————————— 8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapat dilakukan satu kali—————————————————————————————————— 9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi ——————————————————————— hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan ———————————————– karena warisan, perkawinan atau sebab sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 satu tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar ———————————————— ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda—————————————– DIREKSI Pasal 10 1. Ormas diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur—————————————————————– 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ———— 3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 lima tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu———————————- 4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris———————————— 5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 tigapuluh hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2——————————————————————————- 6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 tigapuluh hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Ormas diurus oleh Komisaris———————————————– 7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Ormas sekurangnya 30 tigapuluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya———— 8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila ——————————————————– a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ———————————————— b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; ——————————————- d. meninggal dunia; ——————————————————————————- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ———— TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 11 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Ormas dalam mencapai maksud dan tujuannya———————————— 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku———— 3. Direksi berhak mewakili Ormas didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Ormas dengan pihak lain dan pihak lain dengan Ormas, serta menjalankan segala tindakan, baik yang menge-nai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk ———————— a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Ormas tidak termasuk mengambil uang Ormas di bank; ——————————————————– b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; ———————————————————————— – harus dengan persetujuan Komisaris, yang dalam pelaksana-annya diwakili oleh 2 dua orang anggota Dewan Komisaris; ———————————————————– – persetujuan mana cukup dibuktikan dengan surat yang ditanda-tangani atau turut ditandatangani pada akta yang berkenaan ——————————————————– 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan ormas dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 tiga per empat dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 tiga per empat dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat 5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan ormas sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan ormas paling lambat 30 tigapuluh hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut ———————————————————— 6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Ormas ———————————————————————- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Ormas —————————————————————————– 7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa———————————————————————————————— 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris——————————————————————— 9. Dalam hal Ormas mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Ormas akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Ormas mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Ormas diwakili oleh Komisaris———————————————————————————————- RAPAT DIREKSI Pasal 12 1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 satu per sepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah———————————————————————— 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini———————————————— 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 empatbelas hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ———————————— 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Ormas atau tempat kegiatan usaha Ormas. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat———————————————— 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam ha] Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir———————————————————————— 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa———————————————————— 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 satu per dua dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 satu per dua dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat ——————– suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan ———————————————————————— 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 satu suara dan tambahan 1 satu suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ———————————————————————————— dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ———————————————— – Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi ———————— KOMISARIS Pasal 13 1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris. ———————————————————————————— 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 lima tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu———————————————————— 4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ———————————————————— 5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 tigapuluh hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini ———————————————————————————————— 6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Ormas sekurangnya 30 tigapuluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya ———— 7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila ———————————————— a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ———————————————— b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; ———————————— d. meninggal dunia; ———————————————————————— e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ———— TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS Pasal 14 1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Ormas serta memberikan nasihat kepada Direksi———————————— 2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Ormas berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Ormas dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan men-cocokkan keadaan uang kas dan Iain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi———————————————————————————— 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. ———————————————————— 4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku——————— 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya ———————————————————————————————- 6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 tigapuluh hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk me-nyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan me-mutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya se-mula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri ———————————————————————————————— 7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir———————————————— Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. ———————— 8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 tigapuluh hari setelah pemberhentian sementara itu. maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula———————————————————————————————— 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Ormas tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Ormas———————————————————————— Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. ———————– hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya ———————————————————————————— RAPAT KOMISARIS Pasal 15 1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 satu persepuluh bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah ———————————————————————————————– 2. Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris ———————— 3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya 3 tiga hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ———————————————————— 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat 5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan ormas atau tempat kegiatan usaha Ormas. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimana-pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat ———————————— 6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir ——————————————————————————– 7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa ———————————— 8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 satu per dua dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat ———————————————————————————— 9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musya-warah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musya-warah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 satu per dua dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan ———————————————————————————— Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 satu suara dan tambahan 1 satu suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir———————————————— c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ———————————————————————————— dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ———————————————— – Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris———————— TAHUN-BUKU Pasal 16 – Tahun buku Ormas berjalan dari tanggal 1 satu Januari sampai dengan tanggal 31 tigapuluh satu Desember ———————————————————————— – Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Ormas ditutup. Untuk pertama kalinya buku Ormas dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal………………………… 31-12-0000 ———————————————————— I. – Dalam waktu paling lambat 5 lima bulan setelah buku Ormas ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan———————————————— – Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Ormas paling lambat 14 empatbelas hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham ———————— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 17 1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Ormas adalah a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini; ———————————————————————— b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan ———————— 2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. kecuali dengan tegas dinyatakan lain————————————————————— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 18 1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 enam bulan setelah tahun buku Ormas ditutup ——————————————— 2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ———————————————— a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat ———————————————— b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Ormas, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Ormas dimasa yang akan datang, kegiatan utama Ormas dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Ormas untuk mendapatkan persetujuan rapat ——————————————- c. Diputuskan penggunaan laba Ormas ———————————————— d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ———————————————————— 3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalaiikan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan ———————————————————————————————— 4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Ormas setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Ormas ——————————————————————————– RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 19 1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa ———————————————————————————————- 2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 satu per-sepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah —————————————————————– – Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya ——————————————— 3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 tiga puluh hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Ormas setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Ormas ———————————————————————————————- 4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut —————————————— TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 20 1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Ormas atau ditempat Ormas melakukan kegiatan usaha. ———————————————— 2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 empatbelas hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 tujuh hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat—————— 3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Ormas mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan ——————————————– Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 telah tersedia di Kantor Ormas ———————————————————————— 4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia ———————— PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 21 1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat ———————————————————————————— 2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat ———————————————— – Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat 3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris ———————————————— KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN Pasal 22 1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Ormas kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini —————————————- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua ———————————————————– c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 tujuh hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat——————————————————————– d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 sepuluh hari dan paling lambat 21 dua puluh satu hari terhitung sejak Rapat pertama ————————————— e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 satu per tiga dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah—————————————— f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Ormas korum ditetapkan oleh Ketua Peng-adilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Ormas ———————————————————————— 2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa ———————————————————————————————— 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakilj pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan ——————————————- 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 satu suara ——————————————————————————————– 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Ormas boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara ———————————————— 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat———————— 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain—————————————————————————————– – Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ———————————————————————————————— 9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ——————– – Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham PENGGUNAAN LABA Pasal 23 1. Laba bersih Ormas dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut——————– 2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Ormas dibagi sebagai dividen ———————- 3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Ormas dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup ——————————————- 4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 lima tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu ———————————————————————— – Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 lima tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Ormas ——————- – Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Ormas PENGGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 24 1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % duapuluh persen dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Ormas ———————————————————————————————- 3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % duapuluh persen dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutus-kan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Ormas —————– 4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhati-kan peraturan perundang-undangan yang berlaku ———————— PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 25 1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 dua pertiga bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dua per tiga bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat ———————————————— – Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia————————————————————————————– 2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nania, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Ormas, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Ormas tertutup menjadi Ormas terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ———————————————— 3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 empat belas hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan 4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 sepuluh hari dan paling lambat 21 dua puluh satu hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 tujuh hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui berdasarkan suara setuju terbanyak jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat ———————— 5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Ormas dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara luas ditempat kedudukan Ormas dan dalam Berita Negara paling lambat 7 tujuh hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. ————————————————————– PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 26 1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalih-an, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 tiga per empat dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 tiga perempat dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat ———————————————— 2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 dua surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalih-an Ormas paling lambat 14 empat belas hari sebelum pe-manggilan Rapat Umum Pemegang Saham———————— PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 27 1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Ormas hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 tiga perempat dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 tiga per empat dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat ———————————————————————————————— 2. Apabila Ormas dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakari likuidasi oleh likuidator ———————————————————————————————- 3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator 4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan ———————————————————————— 5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 dua surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Ormas atau tempat kegiatan usaha Ormas serta memberi-tahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 tiga puluh hari sejak ormas dibubarkan ——————————————————————————————– 6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator —————————————————————- PERATURAN PENUTUP Pasal 28 – Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan ——————————————– – Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut mene-rangkan bahwa I. – Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai – Presiden Direktur penghadap Tuan __________________________ tersebut. – Direktur Tuan __________________ , lahir di __________________ pada tanggal ________ , swasta, bertem-pat tinggal di __________________, nomor ___, Rukun Tetangga ___, Rukun Warga __, Kelurahan . __________________, Kecamatan __________________, __________________ pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Tingkat II __________________ Nomor __________________, Warga Negara Indonesia; ——————————————————————————————— – Presiden Komisaris Tuan . __________________, lahir di __________________. pada tanggal ____________ , swasta, bertempat tinggal di __________________, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan __________________, Kecamatan __________________, __________________., pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah ……………….. Nomor Warga Negara Indonesia; ——– – Komisaris Tuan __________________ , lahir di __________________ pada tanggal _____________ swasta, bertempat tinggal di __________________, Jalan __________________ Nomor ____, Rukun Tetangga ____, Rukun Warga ____, Kelurahan __________________, Kecamatan __________________, __________________, pemegang Kartu Tanda Pen-duduk Daerah Tingkat II __________________ Nomor __________________, Warga Negara Indonesia;——- – Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia——————————————————————— II. – Penghadap Tuan __________________ dan Tuan __________________, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di __________________, Jalan . __________________ Nomor , ____ baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ———————————— Demikianlah telah dijelaskan tentang Akta Pendirian Organisasi Masyarakat. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda yang sedang mencari contoh ataupun format pendirian suatu organisasi masyarakat.

Perkumpulankerjasama sertifikasi kehutanan indonesi. Ini adalah contoh dari akta notaris tentang pendirian perkumpulan. By irham7ar7riza in types > legal forms, contoh dan akta. Nama notaris yang mendaftarkan pendirian perkumpulan → nama notaris ini . Akta pendirian perkumpulan ia sma negeri lima bandung ( ia lima ) .

100% found this document useful 2 votes1K views13 pagesOriginal TitleCONTOH DRAFT AKTA PENDIRIAN PERKUMPULANCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?100% found this document useful 2 votes1K views13 pagesContoh Draft Akta Pendirian PerkumpulanOriginal TitleCONTOH DRAFT AKTA PENDIRIAN PERKUMPULANJump to Page You are on page 1of 13 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 12 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

DrsHeribertus Marwoto,SH: Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Untung Bersama Amuntai Selatan di Kab.Hulu Sungai Utara: AHU.0000032.AH.01.02.th.2017

Ethics is a collection of principles or values relating to norms that live in society that are generally recognized as a moral method as guidelines in behavior. in carrying out their duties, the notary must rely on professional ethics that have been recorded or regulations that have been written and are binding and must be obeyed by all members of the professional group to be obeyed and may be subject to sanctions for those who violate these provisions. In notarial practice in Indonesia, many notary people violate the ethics of the notary profession itself, the last few years many violations committed by notaries, this can be seen from several problems regarding the making of the deed. then the notary is responsible for the changes made by him, responsibility is a result of the consequences of a person's freedom of conduct related to ethics or morals in carrying out an act. how the responsibility of a Notary Public in Making a Deed of Inheritance Example of a notary case A in 2018 is a matter that is discussed. Descriptive research methods, using secondary data and primary data as supporting data, were analyzed qualitatively. The results of the study illustrate that the Notary does not follow the professional ethics of a notary that has been regulated by the Indonesian Notary Association INI. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 1 Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Albeth Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara E-mail Dr. Gunawan Djajaputra, Corresponding Author Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor Dr. pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia E-mail Gunawand Abstract Ethics is a collection of principles or values relating to norms that live in society that are generally recognized as a moral method as guidelines in behavior. in carrying out their duties, the notary must rely on professional ethics that have been recorded or regulations that have been written and are binding and must be obeyed by all members of the professional group to be obeyed and may be subject to sanctions for those who violate these provisions. In notarial practice in Indonesia, many notary people violate the ethics of the notary profession itself, the last few years many violations committed by notaries, this can be seen from several problems regarding the making of the deed. then the notary is responsible for the changes made by him, responsibility is a result of the consequences of a person's freedom of conduct related to ethics or morals in carrying out an act. how the responsibility of a Notary Public in Making a Deed of Inheritance Example of a notary case A in 2018 is a matter that is discussed. Descriptive research methods, using secondary data and primary data as supporting data, were analyzed qualitatively. The results of the study illustrate that the Notary does not follow the professional ethics of a notary that has been regulated by the Indonesian Notary Association INI. Keywords Ethics, Responsibilities, Notary Publish I. PENDAHULUAN Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 2 bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Istilah Negara hukum menjadi sangat popular di Negara Indonesia saat ini. Pemikiran tentang Negara hukum di mulai ketika seorang filsuf Yunani kuno Plato mengetengahkan konsep penyelenggaraan Negara yang baik Ia menyebutkan sebuah negara yang baik hanya akan bisa diatur berdasarkan aturan-aturan hukum yang baik. Alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu dapat digunakan menjadi suatu alat bukti yang kuat bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya atau disebut Akta. Akta adalah tulisan khusus yang dibuat agar menjadi suatu alat bukti tertuli. Salah satu akta yang dibuat sebagai alat bukti yang sah adalah Akta Otentik. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, dan memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Pembuatan akta otentik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta Waris memiliki dasar hukum, ialah fatwa atau penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri atau peradilan agama. Akta waris sendiri adalah akta yang dibuat secara sepihak didepan pejabat berwenang serta bersama dengan saksi demi dan guna kepentingan sepihak. Akta waris M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogyakarta Uii Press, 2017, Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 533-542. Fakultas Hukum UNNES Komar Andasasmita, Notaris I, Bandung Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 47 diakses pada tanggal 29 Agustus 2019. Pukul 2038 WIB. Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 3 merupakan bukti otentik kepemilikan yang dibuat dan berkekuatan hukum guna kepentinagn ahli waris. Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh pengadilan agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah pasal 49 huruf b UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU tahun 1989 tentang peradilan agama. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh pengadilan negeri berdasarkan pasal 833 kitab undang-undang hukum perdata. A. Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang berwenang dalam hal membuat akta otentik adalah Notaris. Sebagai seorang pejabat umum, notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris sebagai profesi tidak mutlak tunduk pada ketentuan Undang-undang tetapi juga tunduk pada kode etik profesi yang berlaku. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung Refika Aditama, 2008, hlm. 13 Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 4 penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Profesionalisme kerja seorang notaris mensyaratkan adanya tiga watak kerja, yaitu 1. Bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikat untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu tak akanlah kerja itu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil untuk para pelakunya, melainkan tegaknnya kehormatan diri. 2. bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara ekslusif dan berat; serta 3. bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaanya harus menundukkan diri pada control sesame warga terorganisasi, berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam organisasi tersebut, yang pelanggarannya akan konseskuensi dibawanya si pelanggar kehadapan Dewan Kehormatan. Dalam menjaga netralitas jabatan sebagai seorang Notaris, ada batasan-batasan dalam membuat akta autentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 UUJN bahwa Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Soetandyo Wignjosoebroto, Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi, Media Notariat, 2001, hal 32 Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 5 garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Kode etik notaris menurut definisi Ikatan Notaris Indonesia INI adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap seorang notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik, selain itu diatur juga mengenai tata cara penegakan kode etik. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat yang diakui secara umum sebagai suatu kaedah moral sebagai pedoman dalam berprilaku, sehingga etika pada suatu masyarakat tertentu atau organisai tertentu akan selalu berbeda yang akan menyesuaikan dengan kondisi dan kultur masyarakat atau organisasi tersebut. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Etika berkaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang, hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis sedangkan nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang baik dan buruk ,benar dan Allowed=y. diakses pada tanggal 8 Agustus 2019. Pukul 1747 WIB. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia ”Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang” Jakarta Gramedia Pustaka Utama,2008, Hlm 194. Frans Hendra Winata, Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta Gramedia Pustaka Utama,2003. Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia,Bandung PT. Citra Aditya Bakti,2006. Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 6 Didalam praktek kenotariatan di Indonesia, banyak oknum-oknum notaris melanggar etika profesi notaris itu sendiri, beberapa tahun terakhir banyak pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, ini terlihat dari beberapa permasalahan tentang pembuatan akta tanah. Untuk mendukung penulisan ini maka penulis menggunakan kasus Notaris Agatha Henny Asmania dalam hal pembuatan akta palsu. Untuk diketahui, perkara ini dilaporkan Taher Gunadi ke Polda Jatim pada 2015 lalu. Setelah berjalan tiga tahun lamanya, berkas perkaranya dinyatakan sempurna hingga berlanjut ke persidangan. Notaris Agatha diadili karena telah melegalisasi surat pernyataan yang menyatakan kliennya yakni terdakwa Nafsijah dan terdakwa Sudjoko Moch Anton merupakan ahli waris dan memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Petok D No 1166 atas nama Saripin Almarhum ayah dari terdakwa Nafsijah. Padahal, tanah yang diklaim sebagai tanah warisan itu telah beralih kepemilikannya atas nama Taher Gunadi berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM No 90 dan 91 berdasarkan jual beli dengan Saripin Almarhum ayah dari terdkawa Nafsijah. Perbuatan Notaris Agatha ini bukanlah yang pertama. Dia juga pernah membuatkan surat pernyataan yang sama guna melakukan gugatan perdata di PN Surabaya. Tapi gugatan pembatalan sertifikat itu kalah hingga ke tingkat kasasi dan menyatakan SHM 90 dan 91 atas nama Taher Gunadi adalah sah. Notaris Agatha dan tiga terdakwa lainnya dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau pasal 263 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke -1. maka itu Vonis 1 tahun penjara yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri PN Surabaya terhadap Notaris Agatha Henny Asmania langsung disambut perlawanan oleh Kejati Jatim. Berdasarkan rumusan dalam latar belakang tersebut, maka penulis hendak meneliti untuk membuat Skripsi dengan judul “ETIKA DAN PERAN Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2019. Pukul 1807 WIB Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 7 NOTARIS DALAM MENGELUARKAN AKTA WARIS” Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2008 B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka permasalahan yang ingin dikaji lebih lanjut adalah 1. Bagiamanakah Etika dan Peran Notaris dalam Mengeluarkan Akta Waris? 2. Bagaimanakah Sanksi Hukum Dalam kasus Notaris A pada Tahun 2018? C. Metode Penelitian Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi. 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian untuk keperluan akademis. Pada penelitian ini, peneliti bersikap netral. Bahkan putusan hakim pun bilamana perlu juga dikritisi dengan dijadikan sasaran penelitian, yaitu dalam penelitian yang bersifat case study atau yang menggunakan case approach. Menurut Peter Mahmud dalam penelitian hukum terdapat lima pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang statute approach, pendekatan kasus case approach, pendekatan historis historical approach, pendekatan komparatif comparative approach dan pendekatan konseptual conceptual approach. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang statute approach dan pendekatan kasus case approach. 2. Sifat Penelitian. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-12. Jakarta Kencana, 2016, hal. 226. Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 8 Sifat penelitian dalam penelitian ini merupakan preskriptif. Pada dasarnya ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penilaian mengenai apa yang seharusnya dan berupa rekomendasi. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. 3. Sumber Bahan Hukum Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, cacatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publiksasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah literatur-literatur dalam kepustakaan hukum buku-buku hukum yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta Kencana 2005, hal. 181 Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 9 Bahan non hukum yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dan wawancara dengan nara sumber. 4. Teknik pengumpulan bahan hukum Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan library research, library research adalah teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi kepustakaan. pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan-bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain sesuai konteks isu hukum. Dengan demikian diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai dengan konteks isu hukum sehingga terdapat landasan yang lebih dapat menentukan arah dan tujuan penelitian. 5. Metode Pendekatan Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Peraturan perundang-undangan statue aproach. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik berupa legislation maupun regulation. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. II. PEMBAHASAN Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 10 A. Kriteria yang dikategorikan melakukan pelanggaran Undang-undang nomor 2 tahun 2014 pasat 16 ayat 1 terkait jabatannya adalah sebagai berikut Pasal 16 1 Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib a bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; b membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; c melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; d mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; e memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; f merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; g menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 lima puluh Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; h membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; i membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan; j mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 11 hukum dalam waktu 5 lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; k mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; l mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; m membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 dua orang saksi, atau 4 empat orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan n menerima magang calon Notaris. Salah satu jenis unsur dalam menjalankan jabatannya yang ditemukan yakni bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berdasarkan keterangan dari notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, dewan Kehormatan belum melakukan pemanggilan kepadanya karena diindikasikan melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan memasukkan nama dan jabatannya dalam kasus pemalsuan surat. Didalam praktek kenotariatan di Indonesia, banyak oknum-oknum notaris melanggar etika profesi notaris itu sendiri, beberapa tahun terakhir banyak pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, ini terlihat dari beberapa permasalahan tentang pembuatan akta tanah. Untuk mendukung penulisan ini maka penulis menggunakan kasus Notaris Agatha Henny Asmania dalam hal pembuatan akta palsu. Untuk diketahui, perkara ini dilaporkan Taher Gunadi ke Polda Jatim pada 2015 lalu. Setelah berjalan tiga tahun lamanya, berkas perkaranya dinyatakan sempurna hingga berlanjut ke persidangan. Notaris Agatha diadili karena telah melegalisasi surat pernyataan yang menyatakan kliennya yakni terdakwa Nafsijah Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 12 dan terdakwa Sudjoko Moch Anton merupakan ahli waris dan memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Petok D No 1166 atas nama Saripin Almarhum ayah dari terdakwa Nafsijah. Padahal, tanah yang diklaim sebagai tanah warisan itu telah beralih kepemilikannya atas nama Taher Gunadi berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM No 90 dan 91 berdasarkan jual beli dengan Saripin Almarhum ayah dari terdkawa Nafsijah. Perbuatan Notaris Agatha ini bukanlah yang pertama. Dia juga pernah membuatkan surat pernyataan yang sama guna melakukan gugatan perdata di PN Surabaya. Tapi gugatan pembatalan sertifikat itu kalah hingga ke tingkat kasasi dan menyatakan SHM 90 dan 91 atas nama Taher Gunadi adalah sah. Notaris Agatha dan tiga terdakwa lainnya dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau pasal 263 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke -1. maka itu Vonis 1 tahun penjara yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri PN Surabaya terhadap Notaris Agatha Henny Asmania langsung disambut perlawanan oleh Kejati Jatim. Berdasarkan pada proses persidangan tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Surabaya, notaris melakukan tindakannya tersebut dalam keadaan sadar dan bahkan Notaris Agatha lah yang menawarkan diri untuk membuat akta waris tersebut. Notaris yang telah menjadi terpidana berdasarkan proses persidangan telah menerima putusan kurungan penjara selama 1 satu tahun, Berdasarkan hal tersebut maka Dewan Kehormatan sejauh ini belum memberikan sanksi kepada notaris tersebut, mengacu pada Undang-undang nomor 2 tahun 2014 pasal 17 ayat 2 Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenai sanksi berupa a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak horm Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 13 Menurut salah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bahwa terkait dengan perbuatan melawan yang terjadi Selama ini kita kenal praktek notaris sudah begitu banyak tapi masih berpegang pada etika notaris, menurut narasumber pada konsep-konsep yang lama contoh yang gampang saja misalnya dalam akta itu dimulai dengan kata-kata sudah menghadap saya notaris A, tetapi dalam prakteknya tidak menghadap notaris ia hanya membawa berkas yang kemudian diberikan kepada sekertaris atau pengawai kantornya selesai. Kemudian berkas yang telah dititip dipelajari oleh notarisnya terus ditanda tanggani, sehingga banyak notaris yang menjadi para pihak dalam proses peradilan bisa sebagai saksi bahkan turut tergugat itu secara formal, sedangkan secara materil mengenai isi dari akta itu terkadang bisa diubah oleh notaris sendiri yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu menurut saya harus lebih kritis kita atau lebih maju lagi misalnya notaris merupakan bagian dari penegak hokum jadi dalam rangka itu dia tidak hanya menerapkan kata undang-undang, coba untuk maju sedikit sehingga membawa manfaat. Artinya begini ia tidak hanya menerapkan undang-undang pada akta itu yang hanya dominan pada kepastian hukumnya tetapi cobalah untuk memuatkan nilai keadilan oleh karena itu proses dinotaris seharusnya memberikan informasi sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien sehingga membawa a kemanfaatan, b kepastian undang-undang c tetapi juga terhadap kepatuhan hukum jikalau 3 tiga hal tersebut dipenuhi, mudah-mudah tidak menimbulkan masalah akta notaris tersebut. seringkali terjadi dan kemungkinan terbesar hal tersebut bisa terjadi karena notaris purapura tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Notaris. Ada juga notaris yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum sering terjadi karena lemahnya penerapan atau penjatuhan sanksi terhadap Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 14 Kode Etik Notaris. Notaris lainnya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum sering terjadi karena tidak optimalnya Dewan Kehormatan dalam melakukan pengawasan terhadap notaris dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris. Terkait dengan tidak optimalnya kinerja dari Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya bersifat aktif dan pasif dalam seperti yang diamanahkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Bersifat aktif maksudnya Dewan Kehormatan harus proaktif turun kelapangan melakukan pengawasan terhadap notasi teridentifikasi melakukan pelanggaran kode etik maka Dewan Kehormatan dapat menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap notaris tersebut, sedangkan kewenangan yang bersifat pasif yaitu Dewan Kehormatan hanya menerima pelaporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran dari pihak notaris. … 1. Notaris Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Kata notaris berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter Pasal 1 Poin 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 15 yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat. Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Bila dikaitkan dengan Pasal 1 Nomor 3 tentang Notaris Reglement atau Peraturan Jabatan Notaris mengatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinandan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya Pegawai Catatan Sipil, PPAT, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang Purwoto S. Gandasubrata, 1998, Renungan Hukum, Jakarta IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris,Jakarta Erlangga,1999, Hlm. 41 Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 16 mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan penuangan dari kehendak para pihak yang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta otentik. 2. Etika Profesi Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak. James J. Spillane SJ mengatakan bahwa etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusi dalam pengambilan keputusan moral. Norma moral adalah aturan tentang bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia perbedaan kebaikan moral dan kebaikan manusia dilihat dari sisi tertentu yang merupakan bagian kemanusiaan secara integral. Norma-norma moral memiliki bobot yang istimewa bila dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Norma moral mengukur tindakan seorang sesuai dengan kebaikannya sebagai manusia. Etika adalah dasar sebuah ilmu, bukan sebuah ejaan. Dengan demikian etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Moral mengajarkan bagaimana manusia harus hidup, tetapi etika hendak mengerti mangapa manusia harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagamana manusia mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Menurut Farnza Magnis-Suseno bahwa etika sekaligus kurang lebih dari ajaran moral. Kurang, karena etika tidak berwenang untuk menetapkan, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak. Wewenang itu diklaim oleh berbagai pihak yang memberikan ajaran Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta Sinar Grafika 2006. Hlm 7. Franz Magnis Suseno, dkk, Eika Sosial Buku Paduan Mahasiswa, JakartaGramedia, 1989, hlm 3. Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 17 moral. Lebih karena etika berusaha untuk mengerti mengapa, atau asas dasar apa manusia harus hidup menurut norma - norma tertentu. Etika, etik dan etiket merupakan kata serapan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Yunani kuno. Ketiganya menunjukan konsepsi yang merujuk pada ilmu etik, etik merujuk pada nilai-nilai perilaku manusia sementara etiket merupakan tata cara dalam masyarakat sebagai bentuk upaya berinteraksi dengan sesama secara baik. Etika sebagai rangkain pengertian terminologi etika profesi sering kali diartikan dalam pengertiannya yang longgar yakni diartikan sebagai etik atau etika preskriptif. seringkali yang perlu ditegaskan adalah bahwa etik merupakan bagian dari etika. oleh karena itu, Sudikno Mertokusumo menulis bahwa etik pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaiman orang itu seyogyanya berperilaku. Etika berasal daari kesedaran manusia merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etik juga merupakan penelian atau kualifiksi terhadap perbuatan seseorang. Menurut Bertens Etika dapat dirumuskan sebagai berikut a. Etika dipakai dalam arti Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Budha. Dikases pada tanggal 12 Agustus, Pukul 1115 WIB Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana,Yogyakarta Bayu Grafika,1995,hlm. 9 Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 18 b. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik misalnya Kode Etik Advokad, Kode Etik Notaris Indonesia. c. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan Filsafat moral. Liliana Tedjosaputra berpendapat Etika profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usahauntuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 14. Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 19 telah menyusun aturan aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar bersama sebagai aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin. 3. Tanggung Jawab Hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan lilability without based on fault dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal lilability without fault yang dikenal dengan tanggung jawab 1&isAllowed=y. dikases pada tanggal 12 Agustus 2019,Pukul 1133 WIB. Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta Rineka Cipta, 2010, hlm 12. Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta Prestasi Pustaka,2010, hlm 48 Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 20 risiko atau tanggung jawab mutlak strick liabiliy. Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Teori Tanggungjawab, menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum tort liability dibagi menjadi beberapa teori, yaitu a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja intertional tort liability, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian negligence tort lilability, didasarkan pada konsep kesalahan concept of fault yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur interminglend. c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan stirck liability, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Pelaksanaan penegakan Kode Etik Notaris dari Dewan Kehormatan belum optimal karena tugas tersebut bukan merupakan pekerjaan utama dari Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503. Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 21 Dewan Kehormatan, akan tetapi pekerjaan tersebut dijalani sebagai wujud tanggung jawab kepada negara dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan Kode Etik Notaris, selain itu tidak optimalnya kinerja dari Dewan Kehormatan karena tidak adanya honor bagi Dewan Kehormatan. Tidak optimalnya kinerja dari Dewan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena tidak adanya SOP Standard of Procedur. SOP penting dalam rangka sebagai penegasan dalam melakukan fungsi-fungsi serta kewenangan yang dimiliki Dewan Kehormatan, SOP diperlukan sebagai dasar pemeriksaan dan pengawasan terhadap notaris, agar supaya tidak terjadi pemeriksaan yang bersifat subjektif dan penentuan keputusan oleh Dewan Kehormatan atas pelanggaran tersebut. Penerapan sanksi sangat penting dalam rangka mewujudkan profesionalisme notaris, olehnya itu ketika sanksi-sanksi yang telah ada dan belum memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan profesionalisme kerja notaris, maka seharusnya ada sanksi tambahan yang diberlakukan yang tentunya terlebih dahulu disepakati oleh sesama notaris yaitu sanksi berupa denda, karena sanksi denda tentu akan memberikan efek secara langsung ketika seorang notaris melakukan pelanggaran terkait Kode Etik Notaris. Urgensi sanksi kode etik sangat penting dalam rangka terwujudnya profesionalisme notaris karena dalam kerangka efektifnya peraturan diperlukan adanya sanksi, sebab sanksi akan memberikan efek memaksa dan jera terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian dikatakan bahwa setiap peraturan memiliki sifat memaksa sebagai bentuk perlindungan hukum hanya saja pihak yang terkait dalam penegakan Kode Etik Notaris tidak menjalankan serta tidak menerapkan secara efektif penjatuhan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Dalam upaya penjatuhan sanksi kepada notaris juga mengandung makna bahwa notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 22 membuat akta otentik menurut undang-undang jabatan notaris sekaligus sebagai jabatan yang terhormat sehingga secara organisasi maupun secara pribadi perlu dijaga martabat dan kewibawaannya sebagai pembuat akta otentik. … III. PENUTUP A. Kesimpulan Dalam praktek kenotariatan di Indonesia, banyak oknum-oknum notaris melanggar etika profesi notaris itu sendiri walapun tidak semuanya, beberapa tahun terakhir banyak pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, seperti yang dibahas diatas tentang pembuatan akta waris yang dilegalisasi oleh salah satu notaris Agatha di surabaya. Bentuk Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh profesi notaris terdiri dari perbuatan melawan hukum yakni pemalsuan surat. Hal ini disebabkan terjadi karena merupakan implikasi penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik tidak memberikan efek jera dan juga karena implikasi dari sanksi yang dijatuhkan kepada notaris hanya berdampak pada keanggotaannya dalam Ikatan Notaris Indonesia dan tidak berdampak sama sekali terhadap pelaksanaan jabatannya sebagai notaris. B. Saran hanya menerapkan undang-undang pada akta itu yang hanya dominan pada kepastian hukumnya tetapi cobalah untuk memuatkan nilai keadilan oleh karena itu proses dinotaris seharusnya memberikan informasi sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien sehingga membawa a kemanfaatan, b kepastian undang-undang c tetapi juga terhadap kepatuhan hukum jikalau 3 tiga hal tersebut dipenuhi, mudah-mudah tidak menimbulkan masalah akta notaris tersebut. Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 23 Urgensi penerapan sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi etika terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris sangat penting sebagai upaya untuk terwujudnya profesionalisme notaris, karena hanya dengan penerapan sanksi yang tegas akan memberikan efek secara langsung kepada notaris sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Selain itu pengurus dari Dewan Kehormatan juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai garis organisasi sehingga terwujudnya profesionalisme notaris bukan hanya dari notaris tapi juga dari pengurus Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan perlu mengadakan penindakan yang tegas untuk memberikan efek jera kepada notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris yang terdiri dari publikasi/promosi diri, pemasangan papan nama, kantor Perwakilan dan penetapan Honorarium karena dengan penindakan akan menegakkan nilai-nilai kehormatan terhadap jabatan dan organisasi notaris. IV. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Andasasmita, Komar. Notaris I. Bandung Sumur Bandung, 1981. Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung Refika Aditama, 2008. Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2010. Budiono, Herlien. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Darus, M. Luthfan Hadi. Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris. Yogyakarta Uii Press, 2017. Gandasubrata, Purwoto S. Renungan Hukum. Jakarta IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, 1998. Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 24 Hamzah, Andi. Kamus Hukum. Jakarta Ghalia Indonesia, 2005. Hanitijo, Ronny. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, 1998. Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung Citra Adiyta Bakti, 2010. S. Poerwasunata, Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga. Jakarta Balai Pustaka, 2003. E. Utrecht. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia Jakarta NV Bali Buku Indonesia, 1988. Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Bandung Citra Aditya Bakti, 2006. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Jakarta Kencana, 2016. Notoatmojo, Soekidjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta Rineka Cipta, 2010. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang. Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008. Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta Sinar Grafika, 2006. Suseno, Franz Magnis, dkk. Eika Sosial Buku Paduan Mahasiswa. Jakarta Gramedia, 1989. Shinta, Febrian dan Titik, Triwulan. Perlindungan Hukum bagi Pasien. Jakarta Prestasi Pustaka, 2010. Tedjosaputro, Liliana. Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta Bayu Grafika, 1995. Winata Hendra Winata. 2003. Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesi, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2003. B. Artikel Jurnal Online Albeth & Gunawan Djajaputra Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018 Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN 2655-7347 25 Kurniawan, Yoki. Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Waris No 31 Menurut Uujn No 2 Tahun 2014. Volume 1, Nomor 1 2015 3. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2019. Pukul 2038 WIB. C. Kutipan Makalah/Paper/Orasi Ilmiah Gutan, Riad Ladika. Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Akta Autentik. Tesis. Yogyakarta. Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007. D. Kutipan Koran/Majalah Darmawan, I Komang Aries. “Notaris Agatha Divonis Ringan, Jaksa Nyatakan Banding.” Rmoljatim. 15 November 2018. ... Melalui pedoman tersebut Indonesia menjamin ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Pemikiran mengenai Negara hukum dikemukakan oleh seorang filsuf dari Yunani kuno Plato yang memiliki konsep penyelenggaraan Negara yang baik hanya akan mampu diatur berdasarkan aturan-aturan atau hukum yang baik Albeth & Gunawan, 2019. Dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik tentang perjanjian, penetapan, perbuatan dan peristiwa hukum untuk menjamin perlindungan dan ketertiban hukum yang dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan. ...Tri Wahyu NugrohoPenelitian ini membahasBagaimanakah bentuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta jual beli saham Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham?Yoki KurniawanHanafi TanawijayaNotary is a position or ordinary we call as general officials appointed by the State and work to serve the public interest. Not only that, a notary also in carrying out its duties and authority must comply fully with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Each position certainly has an ethics in the profession which is called a code of ethics, as well as a notary who has a code of ethics in his profession. But out there masi no notaries who violate the code of ethics as mentioned in the law, In accordance with the title of the author of the adopted method of research used is the normative research method supported by interviews that are expected to help answer the problems of this study. The authors conducted interviews with the supervisory board, notaries, and legal experts. In this case the notary has been declared guilty by the Regional Supervisory Board MPD and will proceed the case to the level of sanction by the Regional Supervisory Board MPW and after receiving the sanction it will proceed to the next level of Central Assembly MPP to be sanctioned which has been granted by the level of the Regional Supervisory Board MPW.Habib AdjieAdjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30Munir FuadyFuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung Citra Adiyta Bakti, 2010.Kamus bahasa Indonesia edisi ketigaS PoerwasunataS. Poerwasunata, Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga. Jakarta Balai Pustaka, 2003.Abdulkadir MuhammadMuhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Bandung Citra Aditya Bakti, 2006.Peter MarzukiMahmudMarzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Jakarta Kencana, 2016.Franz SusenoMagnisSuseno, Franz Magnis, dkk. Eika Sosial Buku Paduan Mahasiswa. Jakarta Gramedia, 1989.Febrian ShintaDan TitikShinta, Febrian dan Titik, Triwulan. Perlindungan Hukum bagi Pasien. Jakarta Prestasi Pustaka, 2010.Makalah/Paper/Orasi IlmiahC KutipanC. Kutipan Makalah/Paper/Orasi IlmiahTanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Akta Autentik. Tesis. Yogyakarta. Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam IndonesiaRiad GutanLadikaGutan, Riad Ladika. Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Akta Autentik. Tesis. Yogyakarta. Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007.

. 206 451 78 223 472 259 488 244

contoh akta notaris perkumpulan 2019